Kuasa Hukum, KPK Menunda Sidang Praperadilan Mengada-ngada dan Tidak Beralasan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: article/article_view.php

Line Number: 13

Backtrace:

File: /home/admin/public_html/idrus.co/cszcms/modules/plugin/views/article/article_view.php
Line: 13
Function: _error_handler

File: /home/admin/public_html/idrus.co/cszcms/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/admin/public_html/idrus.co/cszcms/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/admin/public_html/idrus.co/cszcms/libraries/Template.php
Line: 119
Function: view

File: /home/admin/public_html/idrus.co/cszcms/libraries/Template.php
Line: 96
Function: load

File: /home/admin/public_html/idrus.co/cszcms/modules/plugin/controllers/Article.php
Line: 282
Function: loadSub

File: /home/admin/public_html/idrus.co/index.php
Line: 340
Function: require_once



Powered by CSZ CMS | Open Source Content Management with responsive
30 11 17 145 News
Kuasa Hukum, KPK Menunda Sidang Praperadilan Mengada-ngada dan Tidak Beralasan

IDRUS.CO - Hakim tunggal sidang praperadilan tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto memutuskan menunda sidang sampai dengan Kamis (7/12) pekan depan.

Kuasa hukum Novanto, Ketut Mulya Arsana keberatan atas pengajuan penundaan sidang dari pihak termohon KPK.

Pasalnya, KPK meminta sidang praperadilan ditunda hingga tiga pekan ke depan dengan alasan masih mempersiapkan bukti dan administrasi lainnya.

“Sehubungan dengan surat permintaan penundaan dari termohon KPK untuk jangka waktu yang sangat lama tiga minggu, maka izinkan kami untuk menyampaikan tanggapan tertulis,” kata Ketut, Kamis (30/11).

Di poin pertama, Ketut menyinggung pasal 77-83 KUHAP termasuk khusus hukum acaranya diatur dalam 82 KUHAP huruf J yaitu pemeriksaan itu dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjauhkan putusannya.

“Kami mohon pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan jangka waktu pemeriksaan cepat tujuh hari tersebut,” lanjut Ketut.

Poin kedua, sesuai asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, Ketut meminta hakim mempertimbangkan pengunduran waktu tiga pekan oleh KPK sangat bertentangan dengan asas peradilan.

Sedangkan poin ketiga, pihak kuasa hukum Setya Novanto melihat bahwa dalam pemberitaan terakhir di media massa KPK telah berniat untuk mempercepat pelimpahan pemberkasan pokok perkara ke pengadilan Tipikor.

“Sehingga penundaan waktu yang diajukan termohon terkesan adanya unsur kesengajaan menunda dan menghambat pemeriksaan proses praperadilan yang sedang diajukan pemohon,” katanya.

“Hal tersebut jelas termohon telah melakukan itikad tidak baik dan telah melakukan ketidakadilan prosedur terhadap pemohon,” lanjut Ketut.

Lalu poin keempat bahwa di praperadilan ini KPK telah mempersiapkan permintaan penundaan yang sangat tidak beralasan.

Sementara poin kelima, Ketut mengatakan, proses praperadilan dibatasi pasal 82 huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa satu perkara sudah mulai diperiksa pengadilan negeri sedangkan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan KPK tersebut gugur.

Poin keenam, kuasa hukum menyoroti bahwa kuasa hukum yang dimiliki oleh KPK sangat banyak lebih dari sepuluh orang.

“Sehingga meminta untuk mengundur jadwal sidang praperadilan ini jelas merupakan tindakan yang sangat mengada-ngada dan tidak beralasan,” tegas Ketut.

Kemudian poin terakhir mengenai permintaan KPK untuk menunda, ini dianggap telah mencederai proses hukum yang sedang diajukan pemohon.

Menurutnya hal ini menjadi preseden buruk bagi dunia peradilan apabila permintaan termohon dikabulkan hakim.

“Berdasarkan atas hal tersebut di atas kami mohon yang mulia untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini,” ujarnya.

“Dan jika yang mulia berpendapat lain mohon penundaan persidangan tidak lebih tiga hari terhitung mulai hari ini,” pungkas dia.

Sebelumnya, hakim Kusno memutuskan menunda sidang praperadilan tersebut karena ketidakhadiran dari pihak tergugat yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Untuk sidang kami tunda sampai tanggal 7 Desember, hari Kamis yang akan datang. Kami memerintahkan kepada penggugat supaya hadir tanpa dipanggil lagi,” kata Kusno.

Menurut Kusno, alasan ditunda sidang praperadilan ini karena pihak KPK sebagai termohon tidak bisa memenuhi panggilan persidangan yang dijadwalkan pada hari ini.

Kendati tak hadir di sidang perdana tersebut, lembaga antirasuah itu telah mengirimkan surat tidak hadir.

“Kalau salah satu tidak datang maka hakim untuk menunda dan menanggil yang bersangkutan kembali. Saya berpendapat ini sidang harus ditunda dan akan dipanggil lagi
termohon,” ujarnya.




Related Post

Comment