Anies Harus Belajar ke Aher

Herman 15 1 18 208 Sorot
Anies Harus Belajar ke Aher

IDRUS.CO

Anies mengajukan surat kepada BPN agar membatal sertifikat yang telah di keluar untuk reklamasi era Ahok. Tapi Sofyan Djalil ketua BPN menolak mencabut sertifikat hak guna bangunan (HGB) reklamasi Pulau C, D, dan G. Saya tidak akan membahas soal alasan Anies yang lebih bersifat politis daripada hukum. Saya akan forus bahas soal hukumnya saja. Baik saya jelaskan secara sederhana.  Bahwa BPN menerbitkan HGB itu dasarnya adalah HPL ( Hak peruntukan Lahan) yang di keluarkan Pemrof DKI. Dasar hukumnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan reklamasi dan rencana tata ruang kawasan pantai utara. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menjadi landasan hukum bagi berjalannya proyek reklamasi.

Oh aturan dasar hukum itu salah karena tidak berpihak kepada rakyat. Ok, tapi perhatikan faktanya hukum. Upaya membatalkan kepres tahun 1995 pernah dilakukan melalui PTUN, ternyata kandas dengan adanya keputusan PTUN No.12 PK/TUN/2011 Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan lagi kalau gubernur sebelumnya melanggar ketentuan HPL pastilah permohonan HGB itu tidak akan di syahkan oleh Menteri. Kalau alasan Anies HGB batal karena PERDA zonasi belum terbit, maka lagi lagi salah. Justru dengan dibatalkannya pembahasan PERDA zonasi oleh Anies, posisi hukum developer semakin kuat atas HGB itu. Dan Anies jelas melanggar Sumpah jabatannya untuk melaksanakan UU dan aturan lainnya. 

Benarkah ? 

UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tapi juga UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 32/2014 tentang Kelautan. Jadi ada tiga regulasi yang saling terkait. Ketiga regulasi tersebut mengamanatkan pentingnya penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) yang kemudian akan menjadi dasar dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau keci. Dan ketiga undang Undang ini, di abaikan oleh Anies begitu saja. Jadi masalah pembatalan pembahasan RZWP-3-K oleh Anies adalah blunder bukan hanya politik tapi juga hukum. Dan ini keliatannya Anies dijebak oleh elite partai di DPRD. Karena engga mungkin pembatalan pembahasan RAPERDA ini tidak ada uangnya dari develover. Yang dapat ya elite DPRD. Anies ? amsiong.

Saat sekarang, Anies tersudut, benar benar tersudut. Apalagi dia gunakan kebijkannya head to head dengan Jokowi. Targetnya menciptakan oposisi murni terhadap Jokowi, dan itu anehnya oposisi dari Bani Botol. Hanya satu cara  kalau Anies mau selamat? datang ke Jokowi dan kemudian, lanjutkan pembahasan PERDA RZWP-3-K. Ini soal pilihan. Mau terus berteman dengan preman berdaster atau patuh kepada SOP negara? Belajarlah dari Aher yang lebih memilih merapat ke Jokowi daripada dengar kata pendukungnya di luar pagar. Ingat, ketika siapapun jadi kepala Daerah maka dia dipagar oleh HUKUM dan UU NKRI. Salah langkah , ya masuk bui. Karena lawan politik anda ada dalam ring ( bukan luar ring) yang bisa kapan saja menjatuhkan anda..

Erizeli Jely Bandaro 



Related Post

Comment