Kasus Diduga Melibatkan Ketua Komisi III DPR Diusut KPK

Economia 30 1 18 42 Hot News
Kasus Diduga Melibatkan Ketua Komisi III DPR  Diusut KPK

IDRUS.CO

Komisi Pemberantasan Korupsi ‎(KPK) menghormati atas dilantiknya Kahar Muzakir sebagai Ketua Komisi III DPR. Namun, posisi itu tidak menghentikan proses pengusutan dua kasus diduga melibatkan Kahar Muzakir.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, ‎pertama, kasus PON XVIII Riau tahun 2012 sehubungan dengan pengajuan ke DPR untuk peningkatan dan penambahan anggaran PON sebesar Rp290 miliar dari APBN Perubahan 2012. Para pelakunya, kata dia ada yang sudah diputus bersalah dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap.‎

Dia menambahkan, berikutnya kasus dugaan suap penyusunan dan pengajuan anggaran satelit monitoring dan drone Badan Keamanan Laut (Bakamla) dari APBN Perubahan 2016 yang dibahas di DPR.

"Penanganan perkara di KPK tentu tetap akan terus berjalan. Fakta-fakta yang muncul di persidangan selalu dicermati," ujar Febri saat dikonfirmasi Senin, 29 Januari 2018 malam.‎

Dia menuturkan, dalam konteks lebih luas, khususnya penanganan perkara di KPK tidak pernah melihat posisi seseorang. Menurutnya, KPK tetap berjalan secara proporsional dan pada koridor hukum.

"Pemilihan unsur pimpinan DPR ataupun komisi dan fraksi itu menjadi domain DPR. Sedangkan untuk penanganan perkara tetap berjalan di koridor hukum. Kita posisikan saja secara proporsional," ucapnya.

Berdasarkan keterangan para saksi, terpidana, dan mantan terpidana kasus suap PON Riau di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, bahwa ada bantuan pengurusan penambahan dan peningkatan anggaran PON Riau 2012 dari APBN Perubahan 2012 sebesar Rpp290 miliar. Keterangan para saksi terpidana, dan eks terpidana juga tercantum surat tuntutan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK dan putusan yang diputusan majelis hakim.

Dalam fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru serta pertimbangan surat tuntutan dan putusan juga tertuang bahwa dalam proses tersebut Kahar juga meminta disediakan uang gondrong atau uang jenggot yang bermakna uang dollar Amerika Serikat. Akhirnya ada realisasi USD1,05 juta (setara Rp9 miliar saat itu) untuk Kahar. Saat suap PON Riau bergulir, Kahar merupakan anggota Komisi X DPR.

Kahar sebelumnya sudah membantah terlibat dalam suap PON Riau, apalagi sampai meminta dan menerima uang.‎



Related Post

Comment