Dukungan Fraksi PPP Soal Pemotongan Gaji ASN untuk Zakat Dimulai dari Petinggi Negara

Niningsupriatin 9 2 18 6 Hot Inspirasi
Dukungan Fraksi PPP Soal Pemotongan Gaji ASN untuk Zakat Dimulai dari Petinggi Negara

IDRUS.CO

Fraksi PPP mendukung wacana Kementerian Agama (Kemenag) memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) untuk zakat sebesar 2,5%. Ketua Fraksi PPP di DPR, Reni Marlina Wati menuturkan, wacana tersebut akan terlebih dulu dijalankan oleh petinggi negara seperti Presiden dan Wakil Presiden. Ia berbicara saat melakukan diskusi bersama Menag Lukman Hakim Saifuddin di Ruang Fraksi PPP, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2/2018). Reni pun kemudian meluruskan apa yang jadi pemberitaan di masyarakat dan menimbulkan polemik terkait wacana tersebut. Dia menegaskan, wacana tersebut tetap berasaskan sukarela.

Reni pun menilai, wacana tersebut merupakan gagasan yang sangat mulia. Sebab, beberapa poin yang ada pada wacana tersebut sudah sesuai dengan UUD tentang fakir miskin.

"Menurut saya gagasan ini sangat mulia. Saya sudah memperoleh informasi dan saya dukung Pak Menteri untuk melakukan sosialisasi terhadap gagasan ini. Karena beberapa poin pada gagasan ini sudah sesuai dengan UUD tentang fakir miskin dilindungi oleh negara sebagaimana diamanatkan di UUD," tuturnya.

Turut menambahkan, Menteri Lukman menuturkan teknis pelaksanaan dari wacana tersebut masih dalam kajian mendalam. Namun, dia menegaskan, pelaksaannya akan berjalan sesuai asas sukarela dan tetap akan melalui proses persetujuan dari yang bersangkutan.

"Teknisnya masih terus kita dalami, masih kita kaji mendalam. Prinsipnya tadi sukarela sehingga ASN muslim yang sudah mencapai nisab batas minimal penghasilannya dikenai zakat dia harus menyatakan apakah bersedia atau tidak kalau sebagaian penghasilannya disisihkan untuk zakat," sebutnya.

Saat ini Kemenag sedang menyelesaikan aturan mengenai pemotongan gaji PNS untuk membayarkan zakat. Di mana, prosesnya dalam tahap pematangan draf, nantinya aturan ini tertuang dalam Perpres. Pemotongan 2,5% juga diberlakukan kepada para PNS muslim dan tidak diberlakukan secara wajib. Sehingga, para PNS muslim juga masih boleh jika tidak ingin memanfaatkan fasilitas kemudahan tersebut.



Related Post

    Article not found!

Comment